DEMMATANDE, PAHLAWAN GAGAH BERANI DARI BUMI KONDOSAPATA

Teks Oleh : Amri L Mallu (Kordinator Jaringan dan Konsolidasi Persma RADIKAL UNASMAN) Tepat pukul 17.30, senja mulai menampakkan wajahnya di ufuk barat. Saat itu, tanggal 10 november 2014 diperingati sebagai hari pahlawan. Hari dimana seluruh rakyat Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang mempertahankan bumi Indonesia melawan agresi penjajah. Dan bertepatan di hari bersejarah itu, RADIKAL bertandang ke kediaman Sasyono (48) yang berdomisili di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali. Kabupaten Polewali Mandar. Dengan penuh keramahan dia yang berprofesi sebagai PNS di kantor Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar ini, memberi sambutan hangat sembari menyuguhkan segelas kopi hitam di meja . Dengan suasana santai, proses wawancara pun dimulai. Saat ditanya tentang perjuangan Demmatande, pahlawan bumi Kondosapata Mamasa, spontan Sasyono menghela napas yang agak dalam. Ia kemudian menceritakan sejarah Demmatande sebagai tokoh pejuang pra-kemerdekaan tahun 1915 dari wilayah Palada, yang dengan gagah berani melawan agresi Belanda. “Demmatande adalah sosok pejuang tanpa pamrih yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan daerahnya menghadapi penjajah kolonial belanda, serta memiliki komitmen dan semangat juang yang tinggi yang tak pernah memikirkan dirinya sendiri,” tutur Sasyono yang juga masih menjadi kerabat dari Demmatande ini. Salah satu jejak yang ditinggalkan Demmatande adalah semangat perjuangannya yang kemudian menjadi falsafah hidup kekuatan rakyat Mamasa yang dikenal dengan semboyan “ mesa kada dipotuo, pantang kada dipomate”. “maksudnya mesa kada dipotuo pantang kada dipomate adalah semangat persatuan yang dibangun untuk melawan musuh, apabila tidak ada persatuan kita akan kalah, itulah prinsip yang dipakai sampai sekarang dan nilai-nilai inilah yang masih tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan bagi masyarakat mamasa”tambah Sasyono. Diceritakan Sasyono, sebuah pusara (kuburan) yang terbuat dari kayu berbentuk kerbau dibuat Demmatande dan sengaja dipersiapkan sebelum berperang melawan belanda. Pusara tersebut dikenal dengan nama Liang Tedong-Tedong yang berhadapan langsung dengan benteng pertahanan Salu Banga yang terletak di wilayah Palada. Dalam proses perjuangannya, Demmatande mengalami hal tragis karena dia tertangkap dan ditawan oleh belanda. “Dia pun tak pernah kembali lagi. Dan tidak diketahui keberadaannya. Pusara yang telah dipersiapkan pun tak berfungsi sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu sebagai tempat pemakamannya apabila ia tewas dalam peperangan,” ujar Sasyono menambahkan. Ditempat terpisah, Mandan (75) warga Kelurahan Darma, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, yang juga masih memiliki garis keturunan dengan Demmatande, yang juga banyak mengetahui tentang sejarah perjuangannya, mengutarakan bahwa salah satu semangat dan nilai perjuangan dari Demmatande adalah Demmatande tidak menerima masuknya penjajah ke daerahnya karena penjajah membawa ajaran yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat saat itu. “Kedatangan penjajah, ingin merubah struktur adat dan kebiasaan penduduk lokal yang masih meyakini dan mempercayai tradisi dari nenek moyangnya yang telah diwariskan secara turun temurun. Makanya dalam mempertahankan daerahnya dari penjajah Demmatande mempelopori pembuatan Benteng Salubanga sebagai bentuk perlawanan dan membuat para penjajah merasa resah dengan bentuk perlawanan seperti itu, ” ujar Mandan. Daeni, SPd (48), dosen di Universitas Al-Asyariah Mandar (Unasman) yang sangat termotivasi dengan sejarah perjuangan Demmatande, saat berdiskusi dengan RADIKAL di pelataran kampus Unasman, pun berpendapat demikian. Dia menegaskan bahwa sosok Demmatande adalah pejuang yang menjujung tinggi nilai persatuan dan penghargaannya yang tinggi terhadap tradisi nenek moyang. “Itulah alasan mengapa Demmatande dengan gigih berjuang melawan penjajah dan kata menyerah tidak akan pernah di ucapkannya, karena hadirnya para penjajah sudah diketahui membawa cara-cara yang tak manusiawi dan mau mengadu domba penduduk serta menghilangkan warisan kearifan lokal warisan nenek moyang” ujar Daeni SPd yang saat itu menjelaskan penuh dengan semangat.

JANGAN LUPAKAN PAHLAWAN DI HARI PAHLAWAN

Teks Oleh :

Muhammad Arif

(Ketua Umum Persma RADIKAL Unasman)

Kalau anda tidak kenal Ammana I Wewang To Pole di Balitung, berarti anda bukan pencatat sejarah kemerdekaan yang cermat di Tanah Mandar. Maraqdia Malolo (panglima) Kerajaan Balanipa yang dengan gagah berani melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. “Inilah sesungguhnya Ammana I Wewang,” teriak Ammana I Wewang saat ratusan butir pelor (peluru) berasap menubruk tubuhnya, namun tak sebutir pun yang berhasil merobohkan dia (M.T. Azis Syah, 1984). 

Sewaktu penjajah Belanda menggunakan akal bulusnya untuk menduduki Tanah Mandar dalam sebuah pertemuan dengan Arajang Balanipa. Kala itu, yang menjabat sebagai raja adalah To Kape yang merupakan Raja ke-48 Kerajaan Balanipa. Perundingan deadlock,   Raja To Kape kemudian merobek-robek naskah perjanjian dalam pertemuan itu, karena isinya lebih menguntungkan pihak Belanda. Sebagai pembesar Kerajaan Balanipa, Ammana I Wewang yang waktu itu mendampingi Raja To Kape,  tanpa berpikir panjang, langsung  bersikap layaknya seorang panglima perang.  

 “Tuan-tuan Belanda ini seperti tidak tahu aturan. Rupanya tuan-tuan ini kurang ajar di negeri kami. Tuan-tuan ini orang kulit putih tidak berhak mengatur kami. Negeri ini adalah negeri orang Mandar. Tuan-tuan adalah tamu kami untuk datang berdagang. Kalau mau berkuasa di Mandar ini, kami tidak terima. Lebih baik tuan-tuan cepat meninggalkan ruangan ini sebelum saya marah. Ayo, pulang cepat dan kalau tidak, saya  bunuh tuan-tuan di tempat ini,” teriak Ammana I Wewang sembari menghentakkan kakinya ke tanah  dan akhirnya perwakilan Belanda itu pun meninggalkan tempat pertemuan (M.T. Azis Syah, 1984: 47).    

Begitu pun adik kandungnya, Ammana I Pattolawali yang diangkat menjadi panglima perang di Kerajaan Alu (sekarang masuk dalam wilayah Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar).  Dia dengan gigih menghalau serangan serdadu Belanda. Pasukan yang dipimpinnya  berguguran dalam pertempuran sengit. Meski hanya dirinya yang tersisa,  dia tetap melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. 

Ratusan butir peluru tak secuil pun bersarang di tubuhnya. Sebagai panglima, sejengkal pun pantang bagi  Ammana I Pattolawali untuk gentar apalagi mundur.  Na’as, nasib tragis menimpanya, dia tewas karena kaki dan tangannya dipatahkan serdadu Belanda.  Dengan cara itu perlawanannya bisa dilumpuhkan.

Cerita tentang kepahlawanan di Tanah Mandar juga tak akan lengkap apabila tidak menyebut nama Syekh KH. Muhammad Thahir atau yang lebih dikenal dengan gelar Tosalamaq Imam Lapeo. Perjuangannya tak secara langsung berhadapan (vis a vis) dengan penjajah Jepang dan Belanda. Namun dengan kekuatan strategi, taktik, karomah dan do’a mustajabnya sebagai seorang aulia. 

 Imam Lapeo merupakan guru spritual sekaligus  guru ilmu politik dan taktik bagi pejuang-pejuang di Sulawesi yang biasa mendatanginya dalam kurun waktu 1942-1950. To Salamaq Imam Lapeo mengajarkan prinsip “Hubbul Wathani minal iman (cinta tanah air adalah sebagaian dari iman)” yang merupakan senjata utama diajarkan kepada murid-muridnya (Thahir (1972) dalam Zuhriah, 2013: 47). 

Di era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) periode 1999-2000, rakyat Indonesia bahkan dunia internasional  mengenal pendekar hukum sekaliber Baharuddin Lopa, yang waktu itu menjabat sebagai jaksa agung. Tokoh dari bumi Mandar yang dikenal jujur dan sederhana,  mewarisi keberanian para pendahulunya seperti Ammana I Wewang, Ammana I Pattolawali, Andi Depu, Kolonel HS Mengga, Banru’, KH. Muhammad Thahir, KH. Muhammad Shaleh, Ahmad Kirang, KH. Sahabuddin, 40.000 jiwa pahlawan yang dibantai Westerling di  panyapuan Galung Lombok,  dan pahlawan-pahlawan yang tak bisa disebut satu persatu dalam tulisan singkat ini. Dengan darah Mandar yang mengalir di tubuhnya, dia berani membongkar kasus kejahatan koruptor kelas kakap di republik ini, meski nyawanya harus menjadi taruhan.  

     “Mandar i tau, iya di’o Mandar, andangi tia diang napaturu gengge ana’na, andang diang biyatta lamba mappagengge tau (kita ini Mandar, yang dikatakan Mandar: tidak ada yang mengajari anaknya berlaku culas, dan tak ada dalam keluarganya pergi membohongi orang),“ tegas Baharuddin Lopa,  yang waktu itu diwawancarai Surgawan Askari wartawan Radio Sawerigading FM Wonomulyo, diatas mobil menuju  kampung halamannya di Desa, Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. 

Ya, kita patut bersyukur, karena tanpa jasa pahlawan yang telah merampungkan keduniawiannya, yang kesetiannya kepada apa, bukan kepada siapa, seperti bahasa yang kerap diucapkan penyair besar Mandar: Husni Djamaluddin,  kita akan selamanya menjadi bangsa kuli, terlunta-lunta, tertindas dan teraniaya, karena tak pernah menikmati udara segar kemerdekaan. 

 Hari, jam, menit, bahkan detik ini, kita mesti selalu waspada dan mawas diri.  Penerus para penjajah sementara melancarkan modus dan strategi yang jauh berbeda dari pendahulunya. Namun tujuannya sama: akumulasi, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam dan kearifan lokal kita. Modusnya sangat rahasia, senyap, dan tak pernah kita duga. “mirip agen rahasia yang menyusup ke wilayah lawan,” kata KH. Ahmad Baso mengingatkan anak muda  Indonesia tentang bahaya liberalisme (faham kebebasan tanpa kontrol).    

Intelektual India, Vandana Shiva, pernah mengingatkan bangsa-bangsa yang berada di semenanjung Asia, terutama bangsa yang pernah mengalami sejarah kelam penjajahan panjang kolonialisme barat (termasuk India dan Indonesia), bahwa penjajahan kembali dilancarkan dengan gaya dan model baru. Yaitu: kolonialisasi baru (neo-kolonialisme). Apabila kolonialiasi jaman dulu hanya merampas tanah, mereka kembali ke bekas bangsa-bangsa jajahannya untuk merenggut dan merampas seluruh relung-relung kehidupan rakyat yang pernah dijajahnya (Ahmad Baso, 2013: 43).    

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa melanjutkan rintisan perjuangan para pahlawan kita? Kemudian senjata apa yang akan kita gunakan untuk melawan penjajahan model baru yang menggunakan senjata liberalisme nan halus serta senyap itu? Bahkan saking dekatnya, lebih dekat dari urat leher kita.  

Kata bijak bestari:  pertanyaan itu bisa terjawab dan jawabannya ada dalam lubuk jiwa hati kita masing-masing. Dimana terdapat ruang, tak satupun kebohongan terkatakan. Terdapat tangga melodi yang tak sebait pun nada kepalsuan terdendangkan. Dan tempat dimana kebenaran hakiki selalu terkumandangkan. Apabila kita menuruti kehendak-Nya, maka tak akan muncul generasi  yang kecopetan akal sehatnya, generasi yang melupakan jasa para pahlawannya, terutama di hari paling sakral dan bersejarah  tanggal 10 November, yang diperingati sebagai HARI PAHLAWAN.

Merdeka......!!!!

 

EDISI PERDANA 2014

UNTUK BUPATI BARU

Oleh : Muhammad Arif
(Ketua Umum UKM Pers mahasiswa RADIKAL Unasman)

Seorang bupati atau gubernur” menurut Joko Widodo (Jokowi) Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah acara talkshow di televisi swasta, “bukan sekedar duduk manis di meja kerja, tetapi mengetahui hal yang substansial yang dialami dan diinginkan oleh rakyatnya.” Bahwa praktik kepemimpinan seorang penentu kebijakan harus disinergikan dengan mandat ribuan hati nurani rakyat yang dipimpinnya.

Menjadi bupati” seru Nurdin Abdullah bupati Bantaeng “bupati bukanlah penguasa, tetapi pelayan yang setiap saat siap mendengar jerit tangis rakyatnya yang ditimpa persoalan hidup. Kemudian mencari solusi cerdas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.” Itulah kunci keberhasilan sehingga ia kemudian terpilih kembali dengan perolehan suara fantastis 84 persen tanpa penggunaan baligho dan praktek curang yang lumrah dalam arena pemilihan kepala daerah (pilkada). Seperti yang terjadi di Pilkada Lebak Banten yang kini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas dasar itulah, setelah dilantiknya Andi Ibrahim Masdar menjadi bupati baru di bumi Polewali Mandar pada awal tahun 2014 ini, mandat hati nurani yang selama ini terpasung wajib dibuka kembali. Begitu pun saat hendak memilih pejabat-pejabat terbaiknya untuk mengisi pos di instansi-pemerintahan daerah (pemda) juga harus mengacu pada mandat hati nurani dan ketajaman analisis sang bupati.

Memilih pejabat teras di lingkup pemda bukan semata-mata karena faktor klasik: hubungan keluarga atau kolega yang mengabaikan kapasitas dan moralitas. Bukan pula sebagai bentuk ritual pembagian hasil rampasan perang yang sama sekali diluar kadar rasional. Hanya sebagai bentuk tanda terima kasih, suatu jabatan dipegang seseorang yang bukan ahli di bidangnya.

Sisa hasil rampasan perang biasanya dibagi kepada seluruh prajurit sebagai tanda balas jasa sang panglima perang. Dalam arena pilkada umumnya, biasanya prajurit ini adalah para elit birokrat yang lumrah dibahasakan para pengamat politik terjadinya“Politisasi Birokrasi”. Fenomena di lapangan acap kita jumpai, para birokrat yang gila jabatan (bisa juga karena takut dimutasi) kadang menanggalkan sumpah kenetralitasannya. Padahal sudah sangat jelas, diawal pengangkatan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) mereka disumpah dihadapan kitab suci agar menjaga netralitas dalam menghadapi setiap momentum politik praktis (pilkada dan pemilu).

Dengan mandat hati nurani rakyat yang termaktub dalam konstitusi, bupati Polewali Mandar yang baru dan segenap jajarannya diharapkan melindungi rakyatnya secara menyeluruh. Mengatasi kepentingan golongan dan keluarga. Betapapun mereka terpilih melalui peran partai politik, tim pemenangan, dan keluarga besarnya, akan lebih mulia jika anasir-anasir itu dikesampingkan.

Untuk mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, bupati dan segenap pejabat terasnya harus bisa mentransendensikan diri dari kepentingannya dengan memperkuat empati terhadap suara kaum minoritas-marjinal yang hari ini membutuhkan sentuhan tangan tulus pemimpinnya.

Selain itu, sebagai bupati yang sejatinya harus konsisten dengan apa yang dijanjikannya, maka ia harus mengetahui kondisi rill rakyatnya. Banyak blusukan ke kampung-kampung, terutama di kantung warga yang akses jalannya masih memprihatinkan. Supaya realisasi “Jalan mulus, ekonomi bagus” saat kampanye Pilkada lalu bukan tinggal slogan kosong melompong.

Selanjutnya, sebagai pemimpin yang baik, sang bupati harus senantiasa terbuka bagi kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintahannya. Suara-suara alternatif tersebut wajib diberi ruang, karena bagaimana pun, peran oposisi dan masyarakat sipil (civil society) tetap diharapkan dalam sistem yang bernama demokrasi. Jika tidak, maka kehidupan demokrasi di Polewali Mandar akan memasuki situasi “krisis” yang serba paradoks. Kehilangan roh emansipasinya.

Selain harapan kepada bupati baru. Harapan serupa dialamatkan pula kepada parlemen Polewali Mandar yang april nanti akan menjalani rekrutmen ulang di Pemilihan Umum 2014. Mandat hati nurani menghendaki kekuatan parlemen yang bukan sekedar stempel pemerintah. Lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan fungsi pengawasannya yang dapat mengatasi kemungkinan terjadinya main mata antara legislatif dan eksekutif yang buntutnya terjadinya praktek oligarki.
Parlemen memiliki fungsi pengawasan, dan fungsi ini berjalan efektif apabila partai-partai di luar pemerintah mampu meniupkan peluit peringatan manakala ada kebijakan pemerintah yang tidak beres. Setidaknya kekuatan ini mampu menjadi kekuatan penekan saat ada kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Dengan demikian, akan terjadi sinergi antara kekuatan partai politik yang mampu memperingatkan legislatornya agar tidak main mata dengan eksekutif. Ditambah kekuatan masyarakat sipil (bisa ormas, mahasiswa, LSM, pers) di luar pemerintahan yang setiap saat melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dan kekuatan legislatif di level suprastruktur---parlemen yang bisa dengan tangan terbuka meneruskan aspirasi dari dalam gedung Dewan
Perwakilan Rakyat.

Disinilah diharapkan sang bupati banyak melakukan perenungan di meja kerjanya. Bukan menghabiskan waktunya untuk menikmati kekuasaan yang sudah digenggaman. Larut dalam kegaduhan euphoria menjadi orang nomor satu di Polewali Mandar. Reputasi Andi Ibrahim Masdar sebagai akrobatik politik yang piawai, publik telah melihat. Tetapi amanah baru sebagai bupati, publik masih meragukan. Perlu dibuktikan kualitasnya. Minimal dalam 100 hari masa kerjanya kedepan.

Wallahu a’lam bishawab